Bukti Kepemilikan Tanah Harus Berupa Akta OTENTIK, Tidak Bisa Berupa Surat Dibawah Tangan maupun Fotokopi Belaka

Jual-Beli Tanah Wajib Tunduk pada Asas Hukum Agraria “TERANG dan TUNAI”, Tidak Bisa dengan Surat Jual-Beli atau Ganti-Rugi Dibawah Tangan

Question : Ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa sekalipun bukti suratnya berupa akta non-otentik semacam surat dibawah tangan, sepanjang selaras dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti surat dibawah tangan tetap dapat diterima sebagai bukti yang mamiliki bobot nilai pembuktian di mata hakim pengadilan. Apakah yurisprudensi demikian berlaku untuk seluruh karakteristik sengketa keperdataan di pengadilan?

PKWT bagi TKA Bersifat “Bersyarat Batal” Sebatas Masa Berlaku IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat Diputus Sewaktu-Waktu bila Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Habis Masa Berlakunya

Question : Antara masa berlakunya IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dan masa berlaku PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) bagi TKA (Tenaga Kerja Asing), manakah yang berlaku, semisal dalam kasus dimana masa hubungan kerja yang diatur dan disepakati dalam PKWT jauh lebih lebih lama daripada masa berlaku dalam IMTA?

Bukti Surat dan Bukti Saksi, manakah yang Hierarki Kekuatan Pembuktiannya Lebih Tinggi?

“Bukti Pilar” Vs. “Bukti Turunan” dalam Sengketa Perkara Perdata di Pengadilan

Question : Bila bukti surat pihak penggugat, meragukan kebenarannya, maka apakah saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat terkait bukti suratnya yang meragukan tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh hakim di pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara? Pertanyaan yang lebih sederhananya, bukti surat ataukah bukti saksi yang lebih tinggi derajat daya pembuktiannya bagi hakim dalam perkara perdata?

Tanah Girik Bukan Lagi Alat Bukti Kepemilikan di Pengadilan, akan Tetapi Tetap dapat Digunakan untuk Keperluan Permohonan “Pengakuan Hak” ke BPN (Kantor Pertanahan)

Tanah Girik Bekas Milik Adat Tetap Bisa Diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh BPN Lewat Mekanisme “Pengakuan Hak”

Tanah Girik Bekas Milik Adat Tidak dapat Lagi Menjadi Alat Bukti di Dalam maupun di Luar Pengadilan, Namun dapat Menjadi Petunjuk untuk Keperluan Pendaftaran Hak Atas Tanah ke BPN

Question : Apakah benar, saat kini tanah girik seperti Letter C sudah tidak dapat lagi dimohonkan sertifikat tanahnya ke BPN?

Terbit Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap Pasca Disepakatinya Akta Perdamaian, maka Manakah yang Berlaku, Putusan Hakim Pengadilan ataukah Akta Perdamaian?

Membuat dan Menyepakati Perjanjian Perdamaian, Bukanlah Upaya Spekulatif “Iseng-Iseng Berhadiah” yang dapat Dipungkiri Sewaktu-Waktu

Question : Bila kedua belah pihak membuat dan menyepakati perjanjian berisi perdamaian sebelum terbit putusan hakim di pengadilan, apakah perjanjian perdamaian terhadap sengketa ini dikemudian hari bisa dipungkiri oleh salah satu pihak bila ternyata kemudian putusan hakim yang terbit oleh pengadilan ialah menguntungkan pihak tersebut?

Gugatan Kreditor kepada Pemberi “Jaminan Personal” (Personal Guarantee) Prematur bila Belum Ada Bukti Nilai Agunan Lebih Rendah daripada Total Tunggakan Debitor

Hakim Merumuskan Amar Putusan yang Rasional alih-alih Memenuhi Tuntutan dalam Gugatan yang Tidak Proporsional

Question : Saat perusahaan (debitor) mengajukan fasilitas kredit modal kerja, pihak lembaga keuangan selain meminta diberikan agunan sebagai jaminan pelunasan hutang, juga meminta “personal guarantee” kepada direksi ataupun pemegang saham perusahaan. Bila nilai agunan telah ternyata jauh lebih besar daripada nilai tunggakan atau tagihan pihak kreditor, apakah pemberi “personal guarantee” terancam juga serta-merta digugat maupun dipailitkan?

Amar Putusan “Gugatan Tidak dapat Diterima” dan “Gugatan Ditolak” Memiliki Konsekuensi Yuridis yang Berbeda / Berlainan

Gugatan Dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” Bermakna Masih Terbuka Peluang untuk Kembali Menggugat-Ulang Tanpa Terancam Dinyatakan “Nebis In Idem”

Question : Letak perbedaannya dimana, putusan hakim yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” dan “gugatan ditolak”?

Upaya Hukum Pidana ataukah Perdata, Melawan Sita Pidana Objek Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan?

Surat Perintah Pencarian Harta Benda Terpidana Pajak yang Tidak secara Sukarela Membayar Pidana Denda

Pengecualian dari Kompetensi PTUN Tidak Serta-Merta Mengalihkan Yurisdiksi Perkara ke Peradilan Perdata Umum

Dalam teks literatur hukum di perguruan tinggi hukum, dikenal doktrin mengenai “keliru kompetensi absolut” dan “keliru kompetensi relatif”, yang pada pokoknya ialah hukum acara yang mengatur domain atau yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus. Dalam praktek, berkembang satu jenis “kompetensi perkara perdata” dan “kompetensi perkara pidana” sekalipun dibawah atap peradilan semisal Pengadilan Negeri yang sama. Apa yang disebutkan terakhir, dapat bersifat cukup rancu dan ambigu—semisal dalam perkara tindak pidana korupsi, ketika Tersangka / Terdakwa meninggal dunia, maka pihak Kejaksaan dapat menggugat perdata ahli waris Tersangka / Terdakwa dimana “budel waris” dapat disita dalam rangka memulihkan kerugian negara.

Pembatalan Separuh (Partial Annulment) terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah

Pengadilan Negeri Berwenang Membatalkan Separuh Luas Tanah dalam Sertifikat Hak Atas Tanah

Question : Bila sebuah kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan separuh isinya lewat gugatan dimana pasal-pasal tertentu di dalam perjanjian dinyatakan tidak sah oleh hakim di pengadilan, maka bagaimana dengan sertifikat tanah terbitan BPN, apakah juga bisa separuh luas tanah di dalam sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan?

Amar Putusan Perkara Pidana Sengketa Penyerobotan Tanah yang Turut Sekaligus Menyelesaikan Masalah Perdata

Amar Putusan Pidana Vonis Penghukuman dapat Sekaligus Memuat “Restorative Justice” yang Memulihkan Kerugian Keperdataan Korban-Pelapor

Question : Apakah setelah saya pidanakan pihak yang menyerobot tanah kami dan pelakunya kemudian dihukum di pengadilan (perkara pidana), masih juga kami selaku pemilik tanah yang sah harus direpotkan menggugat (secara perdata) pihak tersebut?

Sertifikat Tanahnya Ada namun Lokasi Objeknya Tidak Jelas dan Tidak Pasti, CACAT HUKUM

Sekalipun SHM, SHGU, SHGB-nya Ada, namun Lokasi Persis Bidang Tanahnya dimanakah?

Sertifikat Hak Atas Tanahnya Ada dan Asli, namun Objek Tanahnya Tidak Jelas = Sertifikat Tanah ABAL-ABAL

Ketika Anda hendak membeli sebidang tanah, pertama-pertama pahamilah bahwa siapapun yang hendak menjualnya kepada Anda, bisa membuat klaim sepihak semudah mengaku-ngaku “kebun itu adalah SHM milik saya”, “ladang itu adalah SHGU milik saya”, “gunung itu adalah SHGB milik saya”, “sawah ini adalah SHM milik saya”. Pertanyaannya ialah, sekalipun benar pihak yang hendak menjualnya adalah pemegang dan pemilik sah atas sertifikat hak atas tanah dan sertifikat tanah tersebut benar eksis adanya, namun lokasi pasti objeknya DIMANAKAH?

Tuduhan Menyerobot Tanah Dibantah oleh Terlapor / Tergugat Lewat “Pengukuran Pengembalian Batas” yang dapat Dimohonkan kepada Pihak BPN

Pertolongan Pertama ketika Dituduh / Dilaporkan / Digugat MENYEROBOT TANAH Milik Tetangga yang Berbatasan

Question : Ada tetangga yang mengadukan kami dengan tudingan menyerobot lahan milik mereka. Kami diancam akan dipidanakan ataupun digugat (perdata). Apakah yang dapat kami lakukan untuk antisipasi dan mitigasi resiko peristiwa tuduhan demikian?

Putusan Pengadilan Tidak Lagi dapat Dijadikan Dasar untuk Peralihan Hak Atas Tanah di BPN—Putusan Pengadilan hanya dapat Dijadikan Dasar Sebatas untuk MENGHAPUS Hak Atas Tanah, Bukan MENGALIHKAN / MENERBITKAN Hak Baru Atas Tanah

BPN / Kantor Pertanahan Perlu Mengantisipasi Manuver Kalangan “Mafia Tanah” yang Modusnya ialah Kerap Menyalah-Gunakan Lembaga Pengadilan untuk Merampas Tanah Warga Pemilik Sah yang Berhak

Dikabulkannya gugatan, ialah satu hal. Akan tetapi apakah amar putusan dapat dieksekusi (diimplementasikan) atau tidaknya, itu merupakan hal lainnya. Tidak jarang dijumpai putusan pengadilan yang sekalipun telah berkekuatan hukum tetap, tampak ideal, seolah menghadirkan keadilan, akan tetapi telah ternyata tidak menceminkan kepastian hukum karena muaranya ialah “tidak dapat dieksekusi” (non-executeable). Indah di atas kertas, namun realitanya berkata lain. Itulah sebabnya, tantangan dibalik suatu langkah hukum litigasi berupa gugatan perdata, begitu berlapis-lapis. Sekalinya keliru merumuskan pokok tuntutan dalam surat gugatan (petitum), maka ibarat bangunan yang pilar pondasinya tidak kokoh, rawan akibatnya.

Pemegang Polis yang Licik Vs. Perusahaan Asuransi yang Ternyata Lebih Licik Lagi

Makna dan Contoh Implementasi Klausul Subjektivitas (Subjectivity Clause) dalam Polis Asuransi—Iming-Iming yang Menjebak : Boleh BACK-DATE, akan Tetapi Tidak Boleh Klaim Pertanggungan

Menurut Anda, manakah yang lebih bersifat “menjebak”, perusahaan asuransi yang tegas menolak permintaan pencantuman “tanggal mundur” (back date) dalam polis asuransi, ataukah yang menyanggupi “back date” akan tetapi saat sang pembeli polis mengajukan klaim dengan memanfaatkan “back date” tersebut, pihak perusahaan asuransi kemudian menolak klaim dengan berlindung dibalik pasal / klausul dalam polis asuransi yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh perusahaan asuransi selaku penerbit polis yang pada pokoknya ialah melepaskan tanggung-jawab pihak penanggung atas tertanggung?

Bukanlah Peristiwa Langka, Terdakwa Korupsi Terlibat dalam Aksi Korupsi Meski Tidak Menguntungkan Dirinya Sendiri

Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Tidak Boleh Se-NAIF Warga Awam Hukum yang Mudah Termakan dan Memakan Penggiringan Opini Publik

Profesionalisme Bermakna Terkikisnya Sifat NAIF dan Lebih Realistis terhadap Fakta Realita Sosial di Lapangan

Question : Banyak diantara masyarakat awam hukum, yang tampaknya memakan serta termakan oleh opini yang dilontarkan oleh buzzer-buzzer pihak terdakwa atau terpidana korupsi, yang membuat alibi bahwa sang terdakwa atau terpidana tidak menikmati uang hasil korupsi, lalu memberikan simpati kepada sang terdakwa atau terpidana. Dengan logika awam yang sederhana, tampaknya penggiringan opini publik demikian secara sepintas cukup dapat diterima dengan akal sehat, bahwa untuk apa dihukum pidana Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) bila nyata-nyata pihak terdakwa ini tidak mendapat bagian dari keuangan negara yang dirugikan alias tidak turut menikmatinya?

Posita Wanprestasi namun Petitum Perbuatan Melawan Hukum, Tidak Menggugurkan Surat Gugatan

Bermula dari Hubungan Hukum Kontraktual, Bermuara pada Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan

Question : Bila dalil-dalil dalam surat gugatan, dibangun atas dasar hukum berupa adanya perjanjian antara pihak penggugat dan pihak tergugat, akan tetapi tuntutan dalam surat gugatan ialah berupa kerugian materiil dan immateriil yang secara doktrinal merupakan tipikal tuntutan “perbuatan melawan hukum”, maka apakah ada potensi ancaman gugatan dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh hakim di pengadilan karena rancu atau ambigu antara dalil dan tuntutan dalam surat gugatan?

Menjual Objek Tanah yang Telah Ternyata Milik Orang Lain, Gugatan Penggugat Dinyatakan “DITOLAK”, Bukan “Tidak Dapat Diterima”

Hakim yang Baik, Tidaklah Naif Memakan dan Termakan Mentah-mentah Dalil dan Klaim Penggugat, Sekalipun Pihak Tergugat Tidak Merepotkan Diri untuk Membantah

Dewasa ini, SHIETRA & PARTNERS kerap menjumpai modus terkait pertanahan, dimana pihak Penggugat membuat klaim bahwa pihak Tergugat selaku pembeli tanah tidak kunjung melunasi harga jual-beli sehingga digugat sebagai wanprestasi atau bahkan didalilkan melakukan “perbuatan melawan hukum”, sekalipun faktanya tanah yang dijual oleh pihak Penggugat sejatinya bukanlah miliknya. Tuntutan pihak Penggugat, bisa berupa gugatan agar uang panjar tanda-jadi jual-beli dinyatakan hangus, bahkan terdapat gugatan dimana pihak Penggugat menuntut agar pihak Tergugat membayar seluruh harga jual-beli sekalipun belum pernah terjadi “checking clean and clear” oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai prasyarat pembuatan Akta Jual-Beli (AJB), dimana pihak Penggugat selaku penjual tidak pernah kooperatif untuk menyerahkan asli sertifikat hak atas tanah kepada pihak PPAT—sehingga memang “prematur” sifat gugatan pihak Penggugat yang patut di-eksepsi oleh pihak Tergugat.

Kreditor Pembeli Cessie Berhak untuk Mem-PKPU maupun Mem-Pailitkan Debitornya

Hak-Hak Kreditor Pembeli Cessie Sama dengan Hak-Hak Kreditor-Semula terhadap Debitornya

Question : Apakah kreditor pembeli cessie (pembeli piutang atau hak tagih dari kreditor-awal yang semula memiliki hubungan hukum bipartit terhadap debitor), dapat juga mempailitkan pihak debitor dikemudian hari bila debitor ini tetap menunggak membayar dan melunasi hutangnya?

Contoh Praktek Pengadilan yang Tidak Mengadopsi Prinsip “SIC UTERE”—“Good Neighbourliness” atau “No Harm Rule”, dimana Negara Tidak Benar-benar Hadir bagi Masyarakat

Hakim Pengadilan dan Perspektif “Analisis Mengenai Dampak Sosial” (AMDAS) Pelaku Usaha yang Mengambil Keuntungan dengan Merugikan Kepentingan Pihak Lain dalam Satu Kawasan

Sejak era disrupsi perniagaan secara daring, banyak terdapat praktek alih-fungsi kawasan pemukiman menjelma beberapa rumah yang diubah menjadi pergudangan dan tempat usaha. Akibatnya, halaman-halaman di depan kediaman warga menjadi korban praktek parkir-liar pihak tamu, logistik, maupun kurir pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung-jawab. Wajahnya sangat berbeda dengan praktek di negara yang lebih beradab, semisal seperti di Australia, dimana warga di sana tidak dapat dibenarkan menyalah-gunakan properti miliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi tetangganya. Semisal, bila tetangga Anda merasa terganggu oleh aktivitas Anda membakar arang untuk “kepentingan Anda sendiri” seperti barbeque / memangga daging maupun sate, maka Anda akan didenda oleh otoritas di Australia.

Menjabat secara DE JURE ataupun Berwenang secara DE FACTO, Sama-Sama dapat Dijerat Pidana Korupsi

Seseorang dapat Didakwa, Dituntut, dan Dipidana Bukan hanya karena Mengemban Jabatan secara “De Jure”, namun juga Pihak yang Tidak Menjabat namun secara “De Facto” (Nyata-Nyata) Memiliki Kendali dan Kewenangan

Question : Bukankah hanya yang punya kewenangan dan jabatan, yang bisa dipidana korupsi?

Swasta yang Bukan Pegawai Negeri Sipil pun dapat Divonis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelaku Turut-Serta Bersama Pelaku-Koruptor Lainnya

Apakah hanya Pejabat / Aparatur Sipil Negara yang dapat Dijerat Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi akibat Kerugian Keuangan Negara / Daerah?

Secara “De Jure” Berlatar-Belakang Eksternal Lembaga Pemerintahan, namun secara “De Facto” Bisa Jadi Bertindak Seolah-olah sebagai Pejabat Struktural / Fungsional Institusi Pemerintahan

Question : Apabila yang didakwa sebagai pelaku korupsi, telah ternyata berlatar-belakang profesi swasta, alias bukan pejabat negara juga bukanlah PNS (Pegawai Negeri Sipil), bisakah dipidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan adanya kerugian negara maupun daerah?

Penyebab Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Hampir Mustahil Terlaksana, Sekalipun Penegakan Hukum dan Penindakannya oleh Pengadilan Khusus Tipikor Ditegakkan

Disparitas yang Lebar antara Kerugian Negara dan Vonis Hukuman Pidana Tambahan Uang Pengganti

Question : Apakah penegakan hukum dan penindakan terhadap koruptor pelaku aksi korupsi dengan vonis hukuman di pengadilan, bisa benar-benar memulihkan kerugian negara maupun daerah?

Terdakwa Kasus Korupsi Mendonasikan Sebagian Uang Hasil Kejahatannya untuk Kegiatan Amal dan Sosial, Bukanlah Alasan Pemaaf yang dapat Menghapus Kesalahan Pidana

Dana Donasi yang Bersumber dari Uang Hasil Korupsi, Ibarat “Fruit of the Poisonous Tree”

Question : Bila korupsi adalah hal yang tabu, alias bukan hal yang lazim dilakukan, maka mengapa pelakunya mudah sekali mencari dan mendapatkan rekan-rekan sekutu untuk bersekongkol sehingga korupsinya sistematik dan berjejaring? Lalu pertanyaan berikut ialah, bila pelaku korupsi menggunakan sebagian dana hasil kejahatan korupsinya untuk kegiatan amal dan sosial seperti membangun jalan, mendonasikannya untuk tempat ibadah, panti sosial, panti jompo, maka apakah artinya dana-dana hasil korupsi yang digunakan untuk kegiatan sosial tersebut tetap dihitung sebagai total dana yang dinikmati oleh si pelaku korupsi?

Apakah Status Aparatur Penegak Hukum Datang dari Pemakai Seragam Aparatur Penegak Hukum hanya karena Mengenakan Seragam Aparatur Penegak Hukum?

Kiat Memperoleh Kedamaian Internal dan Bersukacita dalam Kebersihan Batin

Bagaimanakah Cara Seorang Aparatur Penegak Hukum Melatih Jalan Benar Selayaknya bagi Seseorang yang Mengenakan Seragam Aparatur Penegak Hukum?

Mungkin tidak sedikit diantara kita yang merasa heran dan tidak dapat memahami, mengapa orang-orang yang berseragam penegak hukum, justru melanggar dan memelintirkan hukum. Orang-orang yang berseragam “civil servant”, alih-alih melayani masyarakat, justru meminta dilayani. Dapat kita jumpai sendiri pula, kalangan guru yang justru tidak layak disebut sebagai guru karena memberi teladan arogansi. Pemuka agama, namun justru merepresentasikan “iblis berwujud manusia”. Tidak terkecuali kalangan orangtua yang semestinya melindungi putera-puteri mereka, seringkali dalam mayoritas kasus, justru merupakan “predator anak”. Sabda Sang Buddha berikut, cukup relevan untuk diinternalisasi ke dalam diri masing-masing, apapun perannya dalam masyarakat:

Tata Cara Mendapatkan Pelindungan dari LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban) dan Kriteria Orang yang dapat Dilindungi

LPSK dapat Berinisiatif Memberikan Pelindungan atas Penilaian LPSK Sebelum Adanya Permohonan Pelindungan dengan Kondisi dan Syarat Tertentu

Korban Tidak Wajib Hadir ke Persidangan, dapat Memberikan Kesaksiannya secara TERTULIS yang Disampaikan di Hadapan Pejabat yang Berwenang dan Membubuhkan Tanda Tangannya pada Berita Acara yang Memuat Kesaksian Korban

Question : Apakah LPSK akan serta-merta mengabulkan permohonan pelindungan, ataukah ada kemungkinan ditolak permohonannya?

Kreditor yang Tidak Menyetujui Homologasi, apakah Tetap Terikat dan Wajib Tunduk pada Penetapan Homologasi Pengadilan Niaga?

Suara Minoritas yang Tidak Sepakat dan Tidak Setuju dalam Rapat Voting, apakah artinya Tetap Terikat oleh Keputusan Suara Mayoritas?

Bila dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum Kepala Negara maupun Kepala Daerah, keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum bersifat mengikat seluruh kandidat juga mengikat publik, dalam artian sekalipun Anda selaku rakyat pemilik tidak memilih calon yang keluar sebagai Kepala Negara / Daerah terpilih yang memeroleh suara terbanyak, tetap saja ia terpilih sebagai Kepala Negara / Daerah Anda. Kita tidak dapat mendalilkan bahwa kita tidak memilih Kepala Negara / Daerah bersangkutan, karenanya segala keputusan ataupun peraturan yang diterbitkan oleh sang “Kepala Negara / Daerah terpilih” tidak mengikat kita.

Psikologi Dibalik Aparatur Penegak Hukum Pemberantas Korupsi yang Sembari Memberantas Korupsi, “Nyambi” Korupsi

“Melihat dengan takut pada pelanggaran sekecil apapun, terlatih oleh peraturan-peraturan latihan.” [SANG BUDDHA]

Bagaimana mungkin, bahwa mereka yang hidup di tengah-tengah kenikmatan korupsi, menikmati kenikmatan korupsi, dimangsa oleh pikiran kenikmatan korupsi, ditelan oleh pikiran kenikmatan korupsi, cenderung mencari kenikmatan korupsi, dapat mengetahui, melihat, atau menembus apa yang harus diketahui melalui pelepasan sifat-sifat korup, dilihat melalui pelepasan sifat-sifat korup, dicapai melalui pelepasan sifat-sifat korup, ditembus melalui pelepasan sifat-sifat korup? Itu adalah tidak mungkin. Mereka yang memakai seragam aparatur penegak hukum dan bertugas memberantas korupsi, namun disaat bersamaan “nyambi” korupsi, bukanlah aparatur pemberatasan korupsi, ia adalah koruptor-berseragam.

Hubungan antara Prinsip Kontraprestasi dan Asas Resiprositas / Resiprokal (Bertimbal-Balik)

Membayar Hutang adalah Kewajiban, karenanya Tidak Perlu Menunggu untuk Ditagih

Menerima Pelunasan adalah Hak, karenanya Bukanlah Kewajiban Kreditor untuk Merepotkan Diri Mencari-Cari serta Menagih-Nagih Pihak Debitor

Question : Ada orang yang merasa memiliki hak, akan tetapi tidak pernah mau bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang menjadi kewajibannya? Atas dasar basis apakah, seseorang merasa berhak menuntut sesuatu dari orang lain, akan tetapi disaat bersamaan memungkiri bahwa dirinya karenanya memiliki kewajiban terhadap orang yang ia mintakan hak tersebut. Bukankah itu serupa dengan sifat “mau menang dan mau enaknya sendiri” atau semacam “mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain”?

Fakta Tetaplah Fakta, Sekalipun Tidak Semua Orang Suka pada Fakta

Faktanya, Tidak Semua Orang Suka dan Mampu Menerima Fakta

Ajahn Brahm, pernah berkata bahwa sungguh ironis bahwa banyak orang membawa diri mereka sendiri kedalam penderitaan akibat kekecewaan, ketika tim kesebelasan nasionalnya gugur dalam penyisihan piala dunia. Mengapa tidak memilih untuk mendukung / membela tim yang keluar sebagai juara, agar bahagia tanpa merasa kecewa? Femonena sosial yang sama dapat kita jumpai ketika kita memuji-muji lembaga seperti Kejaksaan Agung ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini berhasil mengungkap serta menindak berbagai tindak pidana korupsi besar, akan tetapi kemudian publik menjadi kecewa karena telah ternyata oknum-petinggi di institusi tersebut justru “memberantas korupsi, sembari nyambi korupsi”.

Mengintip Kondisi Alam Neraka dan Siksaan di Neraka, dapat Membuat Kalangan Penjahat Tersadarkan Betapa Beruntungnya Mereka Dihukum di Penjara Dunia Manusia ketimbang Menghuni Neraka di Alam Baka

Semengerikan dan Semenakutkan apakah Siksaan Alam Neraka? Karena Itulah, Miliki Rasa Takut untuk Berbuat Buruk / Jahat, agar Terhindar dari Neraka

Tidak Berbuat Kejahatan, Tidak Merugikan Pihak Lain, Tidak Melukai Pihak Lain, Tidak Menyakiti Pihak Lain, dan Bertanggung-Jawab ketika Berbuat Keliru, Demi Kepentingan Pihak Siapakah?

Sang Buddha pernah menyebutkan, apa yang dipandang sebagai kenikmatan / kesenangan di mata orang awam kebanyakan, adalah dukkha (derita, tidak dapat terpuaskan, tidak memuaskan, dampak sampingan dari kondisi yang selalu berubah) di mata seorang Buddha. Apa yang di mata koruptor sebagai kemenangan karena berhasil lolos dari jerat hukum, adalah kekalahan di mata orang bijak. Apa yang dinilai sebagai cerdik di mata orang dungu—semisal memakan dan termakan dogma “penghapusan dosa” ataupun menyewa “mafia hukum” agar lolos dari jerat hukum pidana—adalah kebodohan di mata orang bijaksana.

Cara Kerja HUKUM KARMA yang Penting untuk Kita Ketahui dan Pahami agar Tidak Jatuh dalam Spekulasi-Fatalisme Demotivasi Berbuat Baik-Bajik dan Termotivasi Berbuat Buruk-Jahat

“ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya.” [SANG BUDDHA]

Anda patut merasa bersyukur, menemukan dan membaca ulasan ini, karena tidak semua orang seberuntung Anda bisa mengetahui cara kerja Hukum Karma. Sebelum penulis mendalami Dhamma dengan riset Tipitaka secara mendalam, kecenderungan yang ada ialah kegelisahan-batin yang bersumber dari pandangan keliru berupa penyimpulan secara prematur akibat “cacat logika” yang bernama “menggenalisisr”, semisal orang jahat cenderung beruntung dan panjang umur, orang baik cenderung pendek umur dan malang nasib hidupnya. Pandangan spekulatif demikian adalah lazim dapat kita jumpai, dari kebanyakan orang yang merasa kecewa atas ketidak-adilan hidup dan nasib.

Ruang Gelap Antar Galaksi, apakah Benar-Benar Hampa Tanpa Kehidupan?

Sutta Pitaka Banyak Mengungkap Gambaran mengenai Alam Semesta, Membuat Kita Tersadarkan Betapa Kecilnya Kehidupan di Planet Bumi Ini

Dalam penggambaran atau ilustrasi para peneliti / ilmuan alam semesta, galaksi digambarkan menyerupai pusaran atau lingkaran. Bentuk lingkaran ataupun bundar, bukan kubus ataupun persegi wujudnya, maka diantara dua atau lebih galaksi, terdapat “celah” berupa “ruang kosong”. Apakah “ruang kosong” yang membatasi dua atau lebih galaksi, memiliki kehidupan ataukah bukan alam apapun dalam artian hampa dalam arti absolut dari eksistensi apapun? Apakah benar-benar tiada cahaya yang dapat menembusnya?

Manakah yang Lebih Dahulu, Serahkan Sertifikat Tanah Objek Jual-Beli ataukah Membayar Lunas yang Wajib Lebih Dahulu?

Sengketa Hukum ketika Penjual Mengagungkan Sertifikat Tanah kepada Bank, Sekalipun Sebelumnya Telah Dijual Lunas kepada Pembeli

Question : Sebenarnya mana yang lebih dahulu, (pembeli) bayar lunas terlebih dahulu barulah pihak penjual tanah menyerahkan sertifikat tanah objek jual-beli, ataukah sebaliknya?

Moral Hazard Dibalik Mudahnya Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas Tanpa Batasan / Restriksi Apapun

Ambivalensi Subjek Hukum Badan Hukum Perseroan dan Subjek Hukum Perorangan Pengendali Perseroan

Bila dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “societas delinquere non potest”, yakni badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga pengurus yang harus diminta pertanggung-jawaban, maka dalam konsep hukum perdata masih ambigu. Pertanyaan relevannya, bila badan hukum dijadikan alat kejahatan bagi pengurus ataupun pemegang kendali atas badan hukum bersangkutan (corporate as a tool of crime), atau bahkan hanya sekadar “shell company” (perusahaan cangkang), ataupun semisal dalam kasus-kasus “perseroan perorangan” dimana pemegang sahamnya tunggal satu orang merangkap sebagai pengurus, maka tanggung-jawab perdatanya paling patut menunjuk pihak badan hukum (rechtspersoon) ataukah subjek hukum perorangan (natuurlijk persoon) yang secara realitanya mengendalikan dan menyalah-gunakan badan hukum dimaksud?

Praktek Imunitas Profesi yang Berlindung Dibalik Alibi Kelembagaan yang Memberi atau Tidaknya Izin Anggotanya Diperiksa sebagai Tersangka (IMPUNITAS)

Impunitas Continuum Affectum Tribuuit Delinquendi, Imunitas yang Dimiliki Seseorang Membawa Kecenderungan kepada Orang Tersebut untuk Sewenang-Wenang dan Melakukan Kejahatan

Baik antara Warga Negara dengan Penegak Hukum maupun antara Sesama Penegak Hukum Itu Sendiri, Sifatnya Tetap Terikat dengan Prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW

Question : Tren hukum dewasa kini, segala profesi tampak seolah imun, masing-masing profesi berlomba-lomba buat Undang-Undang yang melindungi korps rekan seprofesi mereka, karena sekalipun terindikasi terjadi pelanggaran hukum, mereka berlindung dibalik semacam “komisi etik profesi”. Semisal profesi hakim, dokter, notaris, anggota DPR, dimana aparatur penegak hukum harus terlebih dahulu meminta izin kepada asosiasi profesi para terduga pelanggar hukum tersebut agar pelakunya dapat ditindak secara hukum dan barang buktinya dapat disita. Belakangan ini ada profesi jaksa yang terseret dalam perkara hukum korupsi namun Undang-Undang tentang Kejaksaan mengharuskan adanya izin Kejaksaan Agung untuk memproses pidana aparaturnya. Sebenarnya bagaimana pandangan hukumnya, menyikapi aturan yang memungkinkan terjadi praktek imunitas demikian?

Memberantas Korupsi, sambil Nyambi Korupsi, Fenomena Aparatur Pembelot Hukum : Menegakkan Hukum Sembari Membengkokkan Hukum

Ketika Koruptor Hendak Memakai Seragam Aparat Penegak Hukum, Menyerupai ORANG BUTA yang Hendak Menuntun para BUTAWAN Lainnya

Question : Sembari menyelam, minum air. Mungkin itulah motivasi dibalik aparatur penegak hukum pemberantas korupsi yang telah ternyata justru korupsi. Kita selaku masyarakat, patut meragukan motivasi yang bersangkutan selama ini dikenal rajin memberantas korupsi untuk men-sejahterakan rakyat, karena faktanya para “oknum” tersebut justru memperkaya dirinya sendiri lewat aktivitas “memberantas korupsi” atau berkedok “penegak hukum”. Sebenarnya itu fenomena sosial semacam apa, dan apakah yang sebetulnya sedang terjadi dengan manusia-manusia yang tidak puas telah begitu beruntung menjadi Aparatur Sipil Negara yang terjamin gajinya serta memiliki jabatan yang tidak semua orang bisa memilikinya?

Peran Sosiologi Hukum untuk Mengantisipasi dan Memitigasi Potensi Resiko Hukum

Sosiolog Hukum Vs. Sarjana Hukum-Legalis, Anda yang Mana?

Question : Ada dua kubu akademisi maupun praktisi hukum, yang terbelah pandangannya. Kubu pertama, menilai bahwa sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang “kasta”-nya lebih rendah daripada ilmu hukum yang serba preskriptif mengatur masyarakat dari A—Z. Kubu kedua, menilai bahwa ilmu hukum yang menegasikan fungsi sosiologi demikian, terlampau naif sifatnya, dan tidak jarang tidak aplikatif karena “membuta”, sementara itu sosiologi hukum bersifat “membumi” karena berpijak pada realita masyarakat itu sendiri. Pandangan yang lebih realistis, bagaimanakah untuk menyikapi dikotomi dua kubu yang tampaknya saling berseberangan sejak dahulu kala? Mengapa juga ada kesan, ilmu hukum hendak menyatakan dirinya terpisah dari ilmu sosial, suatu disiiplin ilmu yang berdiri sendiri dan bukan cabang dari ilmu lainnya?

Yang Telah “KELEWAT BATAS”, Harus Dibuat “Jera” Agar “JERA dan TAHU BATAS”

Seseorang Penjahat / Pelanggar Harus DIhukum, Agar Segera Menyadari Kesalahan, Pelanggaran, ataupun Kejahatannya

Seseorang yang Kejahatannya Telah Melampaui Batas, Harus Dihukum, Demi Kebaikannya Sendiri

Question : Bagaimana pandangan Buddhisme, mengenai toleransi terhadap kejahatan maupun pelaku kejahatan?

Korupsi Kekuasaan Kehakiman : Hakim Sekadar Membubuhkan Tanda-Tangan pada Draf Putusan Tanpa Benar-Benar Memahami dan Memeriksa, Sebelum Memutus Perkara yang Menyangkut Nasib Warga maupun Rakyat-Publik

Diperiksa oleh Majelis Hakim namun Serasa Diputus oleh Hakim Tunggal

Untuk Mengungkap Modus Operandi “Hakim Nakal”, Pelajari POLA (Pattern) yang Ada Dibaliknya serta Ada atau Tidaknya KONSISTENSI ANTAR PUTUSAN

Mungkin ada di antara para pembaca yang mengkritisi hukum acara pidana, mengapa perkara praperadilan diperiksa dan diputus oleh “Hakim Tunggal”? Pertanyaannya bisa saja kita balik, menjadi “Apakah ada jaminan, komposisi hakim pemeriksa dan pemutus perkara ialah berupa “Majelis Hakim” lebih adil-akuntabel daripada “Hakim Tunggal”? Dalam kesempatan ini, penulis akan mengajak para pembaca untuk menyelami psiko-sosiologi seseorang yang berprofesi sebagai hakim pemegang palu di persidangan—lawan kata dari “hakim non-palu”.

Norma Hukum Acara Pidana dapat DIberlakukan secara Surut (RETROAKTIF)

Contoh Kasus / Preseden Norma Hukum Acara Pidana yang oleh Hakim Diberlakukan secara Surut (RETROAKTIF)

Question : Apabila norma hukum pidana tidak bisa diberlakukan secara surut karena adanya asas legalitas, bagaimana dengan norma hukum acara pidana, apakah bisa diberlakukan secara surut?